1. Republika, halaman 12: “ Survei Haji Perlu Mendalam”
Komisi
Pengawas Haji Indonesia (KPHI) meminta survei untuk mengukur indeks
kepuasan jamaah haji Indonesia (IKJHI) tidak hanya seputar layanan fisik
semata, tetapi harus lebih dalam. Telaah mendalam mengenai pengetahuan
manasik serta efek setelah berhaji terhadap jamaah dinilai lebih sejalan
dengan visi Indonesia membangun manusianya. Karena itu, Komisioner KPHI
Syamsul Ma'arif menyarankan agar Badan Pusat Statistik (BPS) tidak
hanya membuat indeks, tetapi riset. Misalnya, riset tentang pengetahuan
jamaah terhadap manasik karena hal ini berkaitan dengan sah tidaknya
ibadah haji yang mereka laksanakan. Jika yang disurvei hanya seputar
layanan, jamaah yang biasa tinggal di kampung lalu merasakan hotel tentu
akan bilang bagus. Layanan yang disurvei, kata Syamsul, selama ini juga
hanya bersifat fisik.
2. Kontan, halaman 15: “ Bisnis Kosmetik Semakin Cantik”
Meski
masih didominasi produk impor, industri kosmetik dalam negeri masih
berpeluang terus bertumbuh. Nilai pasar produk kecantikan ini mencapai
lebih dari Rp 100 triliun pada tahun lalu, bila merujuk data Kementerian
Perindustrian. Adapun industri kosmetik nasional hanya mampu memenuhi
permintaan pasar sekitar Rp 25 triliun-Rp30 triliun. Achmad Sigit
Dwiwahjono, Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA)
Kementerian Perindustrian, mengatakan, tingginya produk impor kosmetik
menjadi tantangan dihadapi pelaku usaha kosmetik lokal. Kemenperin
mencatat, pertumbuhan industri kimia rata-rata dalam lima tahun terakhir
di kisaran 7%-8%. Sedangkan sampai kuartal 1 2017, Badan Pusat
Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan produksi industri produk kimia
mencapai 9,5%.
3. Investor, halaman 10: “ Menyoal APBDes dan Pengentasan Kemiskinan”
Tingkat
kemiskinan yang terjadi di perdesaan dalam dua tahun terakhir kian
memburuk. Ini terlihat dari indeks yang diumumkan Badan Pusat Statistik
(BPS). Indeks Kedalaman Kemiskian naik dari 1,84 pada September 2015
menjadi 1,94 pada Maret 2016. Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,51
menjadi 0,52 pada periode yang sama. Yang menarik untuk wilayah
perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 2,40 menjadi 2,74 dan
Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,67 menjadi 0,79. Ini
mencerminkan kondisi kemiskinan di perdesaan kian memburuk.
4. Bisnis Indonesia, halaman 29: “ Pemerintah Siapkan Beleid PLB Ultimate”
Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tengah menggodok rancangan
Pusat Logistik Berikat yang terintegrasi. Kepala Seksi Cukai dan
Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Dorothea Sigit
mengatakan Pusat Logistik Berikat (PLB) Ultimate itu salah satu
inisiatif pemerintah untuk membuat gudang multifungsi sebagai hub,
spoke, dan katup logistik. Menurutnya, PLB yang telah aktif selama 1
tahun ternyata sukses menstimulus industri. Oleh sebab itu, kami sedang
menyusun rencana konsep lebih besar dari PLB yakni PLB Ultimate,"
ujarnya dalam Sosialisasi PLB, di Jakarta, Kamis (18/5). Dorothea
menilai PLB terbukti membawa dampak positif bagi industri pergudangan di
Indonesia. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS),
sektor transportasi dan pergudangan naik 0.27% poin dari tahun lalu.
Sektor ini berdiri di posisi kedua setelah Jasa kemasyarakatan yang naik
0,42% poin.
5. Indopos, halaman 2: “ Beri Catatan untuk Pengembangan Museum”
DPRRI
memberikan catatan kepada Kementrian Pendidikan Kebudayaan
(Kemendikbud) soal pengembangan museum di Indonesia. Hal itu sebagai
tindak lanjut dari acara Dirjen Kemendikbud yang menggelar Pertemuan
Nasional Museum di Jogjakarta 16-19 Mei 2017 di Hotel Sahid Rich
Jogjakarta dengan tema, 'Museum Sebagai Sumber Belajar dan Pendidikan
Karakter Bangsa. Acara dibuka dengan tarian Jabang Putri (Jatilan Badui
Angguk) yang merupakan tarian kerakyatan. Pertemuan Nasional Museum
(PNM) seIndonesia 2017 ini diikuti sekitar 400an pengelola museum dari
berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ferdiansyah mengatakan,
pihaknya memberikan catatan kepada Dirjen Kemendikbud salah satunya
yaitu, mengenai data dan informasi lembaga museum bagi masyarakat.
"Mencari data lembaga permuseuman di 'google' dan BPS agak sulit, ini
diharapkan menjadi perhatian dari direktorat.
