Bersama ini kami sampaikan daftar berita mengenai BPS edisi Jumat, 20 Januari 2017.
Berikut adalah ringkasan beritanya:
1. Investor Daily, halaman 7: “ Anggaran KKP untuk Pemerataan Kesejahteraan”
Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa salah satu
program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2017
adalah pemerataan kesejahteraan. Karena itu, dari anggaran KKP tahun ini
yang sebesar Rp 9,2 triliun, selain harus bisa mendongkrak pertumbuhan
Produk Domestik Bruto (PDB) juga harus mampu menjaga agar ketimpangan
pendapatan tidak kian melebar. Berita ini mengutip data BPS, yaitu bahwa
Gini Rasio Indonesia pada 2016 tercatat sebesar 0,39 atau di bawah 2015
yang masih 0,4. Meski hal itu menunjukkan adanya perbaikan, pemerintah
tetap harus melakukan pemerataan ekonomi. Pasalnya, mengacu pada data
Global Wealth Report, hingga saat ini 49,3% kekayaan di Indonesia hanya
dikendalikan 1% penduduk. Menurut Susi, hal itu menunjukkan adanya
ketidakadilan kesempatan ekonomi, sehingga kebijakan yang afirmatif (
affirmative policy ) harus diambil guna membuka akses yang lebih luas
kepada kelompok masyarakat miskin dan yang termajinalkan.
2. Bisnis Indonesia, halaman 4: “ Kepatuhan Formal Wajib Pajak Tergerus”
Selain
mengikis penerimaan negara, kenaikan penghasilan tidak kena pajak pada
tahun lalu diprediksi akan menurunkan kepatuhan formal wajib pajak. Hal
tersebut di antaranya ditunjukkan dari pelaporan surat pemberitahuan
pada tahun ini. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation
Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan memang agar lebih adil,
data WP terdaftar yang memiliki penghasilan di bawah PTKP harus
dikeluarkan. Yustinus juga menyebut data BPS, bahwa hingga 2013 jumlah
penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang.
3. Bisnis Indonesia, halaman 4: “ Inflasi Diproyeksi Tembus 4 Persen”
Bank
Indonesia memperkirakan inflasi tahun ini dapat melaju di atas 4% atau
lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang melaju rendah
di level 3,02%. Berita ini didukung data BPS, dimana pada bulan
Desember 2016 upah riil buruh tani mengalami penurunan 0,19%, dan upah
riil buruh bangunan tergerus lebih dalam sebesar 0,29 %. Kendati
masing-masing upah nominal mengalami kenaikan, inflasi Desember 2016
yang berada di level 0,42% belum mampu mengkompensasi peningkatan upah
sehingga upah riil menurun.
4. Okezone.com : “ Ekspor Belum Kuat Dorong Ekonomi 2016”
Pemerintah
memprediksi Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang tahun 2016 akan
tumbuh sebesar 5%. Mulai membaiknya kinerja ekspor di penghujung tahun
lalu ternyata belum cukup kuat mendorong pertumbuhan PDB di atas 5%.
Data BPS menunjukkan bahwa kinerja ekspor pada tahun lalu masih
tertekan. Secara kumulatif, nilai ekspor turun 3,95% dibanding tahun
2015. Sementara, kinerja ekspor Desember hanya tumbuh tipis sebesar
1,13% dibanding bulan sebelumnya.
5. Detik.com: “ Di DPR, Menkum Jelaskan Soal Perbedaan Data TKA China di RI”
Menkum
HAM Yasonna Laoly menjelaskan perbedaan data Warga Negara Asing (WNA)
yang berbeda-beda di Indonesia . Perbedaan ini terjadi dikarenakan
perbedaan model pendataan tiap lembaga . "Tentang tenaga kerja, dari 1
Januari sampai 18 Desember 2016 jumlah transaksi ITAS (Izin Tinggal
Sementara) ada sebanyak 27 . 265 transaksi dokumen ITAS . Sementara itu,
berdasarkan data BPS, jumlah TKA berkisar 9,4 juta . "Per 1 Januari
sampai 18 desember 2016 jumlah wisman (wisatawan mancanegara)
berdasarkan data Dirjen Imigrasi ada sebanyak
8.974.141, sementara data BPS menunjukkan angka sebesar
9.403.000 .
