Kliping Berita Online edisi Selasa, 27 Desember 2016

Bersama ini kami sampaikan daftar berita online mengenai data BPS, edisi Selasa, tanggal 27 Desember 2016.
Sebagian besar berita online tersebut menyajikan informasi mengenai MOU antara BPS dan BNPT tentang kerjasama penangulangan aksi terorisme.

Berikut adalah ringkasan beritanya:

Kompas : Silang Sengkarut Data Penegak Hukum
Data yang tersedia di setiap lembaga tidak mencerminkan kondisi nyata kriminalitas dan kinerja penegak hukum. Contohnya, statistik kriminalitas yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015 tidak sama dengan data yang dimiliki Polri. BPS, (yang bersumber dari Biro Pengendalian Operasi Polri), mencatat kejahatan narkoba, misalnya, mencapai 36.874 perkara. Adapun dari Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri, kejahatan narkoba tercatat 516 saja. Data di kejaksaan juga berbeda lagi dengan keduanya.

Antara : BNPT bangun kerja sama dengan BPS
Menurut dia, langkah BNPT menggandeng BPS itu merupakan upaya nyata lembanya untuk memperkuat sinergi berdasarkan data statistik secara nasional sehingga nantinya kebijakan dan strategi yang dihasilkan bisa secara integratif dan berkelanjutan.

Kompas : Kepala BNPT: Permasalahan Terorisme Harus Diselesaikan dari Hulu
BNPT menggandeng BPS untuk mengetahui data secara pasti mengenai persoalan yang terjadi di masyarakat.
Harapannya, data yang diberikan BPS dapat menjadi acuan bagi BNPT untuk mengambil kebijakan yang tepat dan menanggulangi akar persoalan terorisme.

Kompas : Teken Nota Kesepahaman, BNPT dan BPS Susun Indeks Risiko Terorisme
Kepala BPS Suharyanto mengatakan, penyusunan indeks risiko terorisme ini akan mengacu pada data Global Terorism Index (GTI) 2016 yang dihasilkan Institite for Economic and Peace, namun dengan sejumlah penyesuaian.

Detik : BPS Akan Siapkan Data Indeks Risiko Terorisme untuk BNPT
BNPT berinisiatif menghitung data risiko terorisme secara kuantitatif. "Kami ingin fokus melihat indeks risiko terorisme hingga tingkat kabupaten dan kotamadya," ujar Kepala BNPT Komjen (Pol) Suhardi Alius.Suhardi menyebutkan, untuk menginventarisasi data, diperlukan bantuan data milik BPS guna mengukur indeks risiko terorisme.