Regulasi

KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS KABUPATEN BOMBANA
SK Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BPS KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 161/7406/KPG Tahun 2022

TENTANG

KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
BPS KABUPATEN BOMBANA

Umum

Bahwa salah satu bentuk perwujudan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di lingkungan BPS Kabupaten Bombana adalah pemberian kompensasi kepada penerima layanan pada PST BPS Kabupaten Bombana. Kompensasi ini bisa terjadi manakala pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bombana.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

Maksud dan Tujuan

Surat Keputusan ini dimaksudkan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pemberian kompensasi kepada penerima layanan pada unit PST BPS Kabupaten Bombana.
Pemberian kompensasi kepada penerima layanan bertujuan untuk menjamin keadilan dan kepuasan penerima layanan manakala layanan yang diterimanya tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Keputusan ini meliputi syarat, bentuk, dan prosedur pelaksanaan pemberian kompensasi pada unit PST BPS Kabupaten Bombana.

Syarat Pemberian Kompensasi

Kompensasi diberikan dengan syarat:

Penerima layanan tidak dilayani sesuai dengan standar pelayanan; dan/atau
Pengaduan dari penerima layanan sudah diverifikasi kebenarannya;
Penerima layanan telah memenuhi kewajibannya.

Bentuk Kompensasi
1. Kompensasi dapat berupa:
  1. Pemberitahuan secara tertulis kepada penerima layanan; dan
  2. Pemberian prioritas pelayanan pada kunjungan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kompensasi sebagaimana disebutkan dalam angka 1 di atas diberikan oleh pimpinan unit PST BPS Kabupaten Bombana.
3. Pemberian kompensasi dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan pengaduan diterima oleh pelaksana.

Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kompensasi

Pimpinan unit PST BPS Kabupaten Bombana wajib memonitor dan memastikan pelayanan sudah sesuai standar pelayanan. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan standar pelayanan, pimpinan unit PST BPS Kabupaten Bombana menetapkan bentuk kompensasi terhadap penerima layanan.
Pimpinan unit PST BPS Kabupaten Bombana menetapkan bentuk kompensasi berdasarkan rekomendasi tim pemberian kompensasi yang dibentuk oleh Pimpinan unit PST BPS Kabupaten Bombana.

Penutup

Ketentuan dalam Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Maret 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rumbia

Pada Tanggal : 03 Maret 2022

KEPALA
BPS KABUPATEN BOMBANA

SUDIRMAN K, S.Pi.,M.Si

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BPS KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 161 Tahun 2022

TENTANG

KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS KABUPATEN BOMBANA

Dalam surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

Pelayanan Statistik Terpadu adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggungjawab.
Unit Pelayanan Statistik Terpadu adalah unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik di lingkungan BPS.
Pelaksana Pelayanan Statistik Terpadu yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam unit kerja pelayanan publik yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
Penerima Layanan adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Standar Pelayanan Statistik Terpadu yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan statistik terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Kompensasi adalah suatu bentuk penggantian atas tidak terpenuhinya standar pelayanan kepada penerima layanan.
Tim penilai adalah orang dalam organisasi yang ditunjuk langsung oleh pimpinan unit kerja untuk menilai kinerja layanan publik yang diterapkan oleh unit kerja serta dapat merangkap dengan tim verifikasi dan investigasi.
Tim verifikasi dan investigasi adalah orang dalam organisasi yang di tunjuk langsung oleh pimpinan unit kerja untuk memverifikasi dan menginvestigasi mengenai pelaksanaan layanan yang dijalankan unit PST BPS dan dapat merangkap dengan tim penilai.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOMBANA

NOMOR :160/BPS/03/KPG TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KABUPATEN BOMBANA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOMBANA

Menimbang	:	a.	Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggungjawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas;
		b.	Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh, terpercaya, dan professional.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;.
		2.	Peraturan Pemerintah no.96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU nomor 25 Tahun 2009
		3.	Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik
			M E M U T U S K A N :
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN.
KESATU	:	Standar Pelayanan Publik menurut jenis layanan, sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini
KEDUA	:	MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK BPS KABUPATEN BOMBANA : “DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABLIA TIDAK MENEPATI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU”.
KETIGA	:	Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Ditetapkan di : BOMBANA

Pada tanggal : 03 Maret 2022

KEPALA BADAN PUSAT TATISTIK

KABUPATEN BOMBANA

SUDIRMAN K, S.Pi.,M.Si

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 160/BPS/03/KPG TAHUN 2022

TANGGAL : 03 Maret 2022

PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BOMBANA

BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN BOMBANA

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN BPS

1.Persyaratan Pelayanan

Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan BPS Kabupaten Bombana
Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)

2. Prosedur Pelayanan

Pengunjung datang

Pengunjung pulang

Keterangan :

Operator digilib

Pengunjung menggunakan PC digilib

Form permintaan softcopy

Pengguna layanan datang langsung ke perpustakaan BPS
Pengguna layanan mengisi buku tamu
Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas di resepsionis untuk penggunaan loker
Pengguna layanan menggunakan layanan pustaka (tercetak atau digital)
1. Pengguna layanan mencari publikasi di ruang perpustakaan tercetak
2. Pengguna layanan meminta kode login PC digilib pada petugas operator perpustakaan digital
Pengguna layanan melakukan pencarian judul publikasi melalui aplikasi PST menggunakan PC digilib
Pengguna layanan mengisi form permintaan softcopy publikasi digital pada aplikasi PST

3.Waktu

Pengguna layanan akan dilayani 10 menit setelah registrasi di resepsionis

4.Biaya

Tidak dipungut biaya

5.Produk Pelayanan

Layanan koleksi perpustakaan dalam media cetak dan softcopy format PDF

6.Pengaduan

Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan di BPS Kabupaten Bombana Website : bombanakab.bps.go.id

E-mail : bps7406@bps.go.id

Sms : 082193369911

WA/SMS : 081249435016, 081342575301

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DATA DATANG LANGSUNG

1.PERSYARATAN PELAYANAN

Pengguna Layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kabupaten Bombana
Pengguna Layanan memiliki kartu identitas yang msih berlaku (KTP, SIM, Paspor dll)

2.PROSEDUR PELAYANAN

Keterangan :

Pengguna Layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kabupaten Bombana
Pengguna Layanan mengisi buku tamu dengan identitas yang masih berlaku
Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas di resepsionis untuk penggunaan loker, mengisi buku tamu dan disilahkan menunggu waktu konsultasi
Pengguna layanan kemudian melakukan konsultasi dengan petugas layanan
Pengguna Layanan menerima informasi kegiatan statistik dari ketersediaan data yang diperlukan.
Pengguna Layanan membuat janji dengan petugas jika perlu
Pengguna pulang

3.WAKTU

Pengguna Layanan akan dilayani maksimal 10 menit sejak sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai dilayani

4.BIAYA

Tidak dipungut Biaya

5.PRODUK PELAYANAN

Jasa Konsultasi produk dan kegiatan statistik BPS

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

1.PERSYARATAN PELAYANAN

Pengguna Layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kabupaten Bombana
Pengguna Layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor dll)
Pengguna Layanan datang langsung dan menyampaikan surat permohonan Rekomendasi beserta Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3), ditujukan kepada :

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana U/p Kepala Seksi IPDS

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana Jl. Mustafa Kemal No.24

2.PROSEDUR PELAYANAN

Keterangan :

Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta FS3 kepada Kepala BPS Kabupaten Bombana
Kepala BPS Kabupaten Bombana mendisposisikan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Seksi IPDS
Kepala Seksi IPDS menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memeriksa FS3 dan memberikan rekomendasi
Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memeriksa dan memberikan rekomendasi pada FS3 Pejabat/pegawai yang ditunjuk menyusun surat rekomendasi beserta FS3 hasil rekomendasi, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi IPDS.
Kepala Seksi IPDS menyampaikan rekomendasi dan FS3 hasil rekomendasi kepada Kepala BPS Kabupaten Bombana
Kepala BPS Kabupaten Bombana menandatangi surat rekomendasi kemudian menyampaikan surat tersebut beserta FS3 hasil rekomendasi kepada pengguna layanan

3.WAKTU

Pengguna layanan melalui surat permohonan akan dilayani 7 – 30 hari sejak FS3 diterima oleh Kepala Seksi IPDS
Pengguna layanan melalui datang langsung akan dilayani 30 menit - 7 hari sejak permohonan rekomendasi disampaikan oleh pengguna layanan

4.BIAYA

Tidak dipungut biaya

5.PRODUK PELAYANAN

Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendari terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik yang tertuang dalam PS3
Kode Rekomendasi kegiatan statistik
Surat rekomendasi kegiatan statistik sebagai legalisasi bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik sudah mendapatkan rekomendasi BPS

6.PENGADUAN

Pengaduan Langsung : kotak saran & pengaduan Email : ipds7406@bps.go.id

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI KEGIATAN STATISTIK

1.PERSYARATAN PELAYANAN

Pengguna Layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kabupaten Bombana
Pengguna Layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor dll)
Pengguna Layanan datang langsung memberitahukan akan konsultasi dan rekomendasi statistik
Pengguna menyampaikan permohonan konsultasi secara jelas

2.PROSEDUR PELAYANAN

Keterangan

Pengguna Layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kabupaten Bombana
Pengguna Layanan mengisi buku tamu dengan identitas yang masih berlaku
Pengguna layanan melakukan konsultasi penyelenggaraan kegiatan statistik Kepada pejabat/pegawai yang bertugas pada unit layanan konsultasi dan rekomendasi statistik
Pejabat/pegawai yang bertugas tersebut memberikan layanan konsultasi penyelenggaraan kegiatan Statistik kepada pengguna layanan menggunakan Formulir Survei Statistik Khusus (FS2K)
Pengguna Layanan menyampaikan FS2K hasil konsultasi kepada pejabat/ pegawai yang bertugas

3.WAKTU

Pengguna Layanan akan dilayani 30 menit – 7 hari sejak permohonan konsultasi disampaikan

4.BIAYA

Tidak dipungut biaya

5.PRODUK PELAYANAN

Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik
Rekomendasi BPS

6.PENGADUAN

Pengaduan Langsung : kotak saran & pengaduan Email : ipds7406@bps.go.id

WhatApps : 081249435016, 081342575301

DATA SENSUS

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan

Regulasi

BADAN PUSAT STATISTIK